komunikasi pembangunan

NAMA : NUR AFNI HIDAYATI
NIM : F1C010034

BERITA
(14/09) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, telah menerima kunjungan kehormatan Mrs. Ursula Schaefer-Preus, Vice President of ADB for Knowledge Management and Sustainable Development, yang disertai oleh Mr. James Nugent, Deputy Director General, South East Asia Department, ADB, dan Mr. Jon D. Lindborg, Country Director ADB. Menteri PPN didampingi oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA. Pertemuan diadakan di Ruang Tamu Menteri dan berlangsung dari pukul 12.30 sampai dengan pukul 13.15 WIB.
Menteri PPN menyampaikan ulasan ringkas tentang tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas, khususnya yang menyangkut RPJPN 2005-2025, RPJMN 2010-2014, dan RKP 2012. Menteri PPN menambahkan telah banyak berubahnya tatanan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan setelah reformasi dibandingkan dengan sebelum reformasi. Menteri PPN mengatakan bahwa dalam perumusan RPJPN, RPJMN, dan RKP pembahasan dengan DPR sekarang sangat intensif dan memperhatikan pandangan dari semua stakeholders. Selain itu, dengan adanya desentralisasi, maka banyak wewenang telah dialihkan dari pusat ke daerah.
Menteri PPN melanjutkan bahwa berbagai perubahan yang berkaitan dengan semakin besarnya demokratisasi dan desentralisasi juga perlu disertai dengan tekad yang lebih besar untuk menggunakan dana pembangunan, yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri, secara lebih selektif. Menteri PPN memberi contoh pada meningkatnya alokasi pembangunan untuk pendidikan menjadi 20 persen dari total anggaran secara nasional yang perlu disertai oleh upaya-upaya khusus yang inovatif misalnya untuk meningkatkan kemampuan belajar-mengajar dari penduduk lokal yang disesuaikan dengan latar belakang sosial-budaya yang beragam. Dalam pendidikan tinggi, perlu misalnya untuk lebih mengembangkan pendidikan ’politeknik’ yang dapat secara inovatif (’breakthrough’) mendesain sistem pendidikan yang lebih menjamin adanya ’link-and-match’ antara lulusannya dengan kebutuhan sumber daya manusia dari dunia usaha. Dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, harus dijaga agar hal-hal yang telah dapat dikerjakan dan didanai sendiri, tidak menggunakan dana pinjaman luar negeri.
Mrs. Ursula Schaefer-Preus menyampaikan kesepahamannya dengan Menteri PPN tentang perlunya penggunaan dana luar negeri secara lehih selektif. Mrs. Ursula mengarapkan agar hal-hal tersebut dapat dimuat di dalam perumusan Country Partnership Strategy yang berlaku baik bagi ADB maupun bagi development partners lain, seperti World Bank, IDB dan JICA.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menambahkan bahwa perlunya penggunaan dana luar negeri secara lebih selektif merupakan cerminan dari paradigma baru dalam penggunaan dana luar negeri yang meliputi tiga pilar, yaitu: transfer of knowledge, investment leverage, dan international cooperation.
Pada akhir pertemuan, Mrs Ursula Schaefer-Preus menyampaikan undangan ADB kepada Menteri PPN untuk menghadiri pertemuan ADB tentang ’Urban Development’ yang akan diadakan pada pertengahan bulan Nopember, 2011.
(humas)
Sumber : www.google.com

ANALISA
Pembangunan di Indonesia masih belum merata. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk menyebar fasilitas dari pemerintah kepada masyarakat, namun tetap saja masih terdapat banyak lokasi-lokasi pedalaman di Indonesia yang belum terjamah dengan program-program pembangunan tersebut. Padahal dengan munculnya otonomi daerah, sekarang setiap daerah sudah diberi keleluasaannya untuk mengelola wilayahnya masing-masing. Tapi pada kenyataannya hal ini justru menyebabkan tindak KKN semakin merajalela, karena tiang kepemerintahan sudah berpindah ke daerah masing-masing.
Menyangkut dengan dana pinjaman dari luar negeri. Indonesia terlalu lemah dengan kepercayadiriannya. Sehingga belum mampu mandiri dan masih bergantung pada pinjaman dana dari luar negeri. Kenyataannya hal ini justru akan makin mempersulit Indonesia kelak. Karena disamping penghasilan negara yang minim, sekarang muncul berbagai perusahaan-perusahaan besar yang pemilik sahamnya mayoritas orang-orang luar negeri.
Dibanding meminjam, lebih baik bertahap dengan perencanaan yang matang tentunya agar tidak semakin memberatkan utang negara. Pembangunan tersebut dapat ditentukan dari lokasi yang benar-benar membutuhkan dan kekurangan fasilitas pendidikannya. Hal ini dapat memicu inisiatif transmigrasi masyarakat dibanding pemerintah yang terus menerus menambah fasilitas di perkotaan yang nantinya malah dapat menyebabkan tingkat urbanisasi terus meluap. Disamping itu, fasilitas tersebut justru dapat beralih fungsi. Seperti yang kita ketahui, akhlak dan tata krama siswa saat ini sangat dipertanyakan, karena telah terbukti dengan berbagai berita tindak kelakuan siswa sekolah yang melanggar nilai dan norma yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah atau lebih tepatnya Menteri PPN diharapkan dapat lebih selektif menggunakan dana untuk pembangunan dan waspada dengan tindak KKN karena dapat menghambat proses berjalannya pembangunan di negara Indonesia.